Tanggal 25 Juli kemarin telah diadakan seminar sehari bertajuk Sustainable EcoTourism Development in Indonesia.
Dengan enam pembicara yang mewakili unsur berkepentingan. Diantaranya Kementrian Budpar RI, Kementrian PAN, dan pemerintah kota Manado disertai beberapa unsur dari pihak penyelenggara.
Sekian banyak presentasi ide pengembangan digelontorkan dengan polos. Seolah-olah kompleksitas isu sustainability hanya seringan transisi slide berwarna-warni.
Sekali lagi, apa yang luput dari isu development bertajuk Eco Tourism kali ini?
Penyelenggara agaknya lupa menggaris bawahi makna dari pembangunan berpola-pikir sustainability.
Melekatkan kata 'Eco' dalam Tourism tidak menjadikan program-program visioner bisa diterima mentah-mentah. Karena bukan tidak mungkin konsep Ecotourism telah mengalami bias yang imbasnya justru tidak sesuai harapan.
Pariwisata kini telah menjadi salah satu industri yang berpotensi besar sebagai pendongkrak pendapatan asli selain industri manufaktur. Dan kita tahu bersama bahwa permasalahan utama dari pengembangan industri adalah konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlangsungan ekologi. Demikian juga pariwisata menghadapi tantangan yang serupa.
Demi menaikkan jumlah kunjungan wisata beserta menambah area perdagangan -misalnya, perluasan kawasan pusat bisnis dan jasa dimekarkan hingga menyentuh area luar lahan asli kota dan sekalian dengan itu, juga turut menekan keluar kekayaan-kekayaan terpendam dari heritage kota yang sedikit teridentifikasi. Heritage yang dimaksud bukan hanya terbatas pada peninggalan-peninggalah fisik, melainkan juga lingkungan sosial-budaya yang eksis di kawasan perkotaan.
Area permukiman juga pelan-plan terdorong keluar oleh karena gerak naik nilai lahan, dan akibatnya adalah kawasan yang dulunya berfungsi sebagai kawasan lindung penyangga kota, kini menjadi lahan tergarap untuk fungsi perumahan. Keadaan seperti ini yang disebut dengan Urban Sprawl. Urban Sprawl menjadi fenomena yang tak terhindarkan pada daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya melejit.
Pengembangan pariwisata seperti yang dihembuskan faktanya lebih mengedepankan proyeksi pendapatan ketimbang proyeksi perlindungan terhadap lingkungan. Eksploitasi sebagai akibat pertumbuhan bisnis pariwisata sekarang ini telah mengakibatkan sejumlah kerusakan alam. Ini menyebabkan keberlangsungan area wisata justru menjadi terancam.
Ironi ini mencuatkan pertanyaan, "pengembangan pariwisata seperti apa yang benar-benar dapat menjadi model yang tepat?" Dilema yang tidak mungkin kita bertutup mata adalah penanaman modal vs pengendalian alam.
Output yang ingin dicapai dari situ adalah produk regulasi daerah.
Tantangannya adalah, dapatkah pemerintah menumbuhkan investasi di tengah-tengah konflik Ekonomi-Ekologi? Karena akan banyak perangkat regulasi yang bisa saja membatasi ruang gerak pelaku penanaman modal daerah. Sementara masyarakat kota masih alergi dengan geliat investasi yang lebih banyak melakukan pencaplokan area publik.
Jika pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka seminar seperti ini hanyalah sebatas retorika birokrasi yang nilainya masih sangat kecil terhadap masalah sustainability development.
Di kemudian hari, semoga pemerintah kota kita bisa melakukan pengembangan kapasitas terhadap isu yang sangat mengglobal ini.
Steviano Tungka