Saya bersyukur kedua calon gubernur memiliki perhatian yang serius terhadap masalah perumahan untuk masyarakat DKI. Tapi ada dua pendekatan yang berbeda dari kedua cagub di sini. Pak Ahok memberikan solusi atas masalah ini dengan menyediakan hunian, sedangkan Pak Anies menjembatani kemudahan kepemilikan rumah bagi warga.
Menyoroti usulan program dari Pak Anies, sampai sejauh ini saya masih menganggap pernyataannya cuma salah ucap saja, yang terus menerus dibuat seolah-olah masuk akal. Dalam debat terakhirpun (12 April 2017), Pak Anies masih saja melontarkan niat pembiayaan rumah ini. Belum lagi dengan media-media online yang terus menerus diproduksi hanya untuk membuat statement-statementnya terlihat rasional. Tanpa mengurangi apresiasi terhadap niat yang tulus ini, saya menyarankan Pak Anies untuk mengakui salah ucapnya dan mencoba mengoreksi janji kampanye dengan pendekatan yang lebih terukur lagi.
Mengapa saya katakan ide Pak Anies ini tidak terukur?
Jakarta, sama seperti kota-kota di negara berkembang lainnya memiliki beban yang tinggi terhadap penyediaan hunian. Penghuni urban di DKI memiliki keterbatasan untuk memiliki rumah oleh karena harga properti yang melejit dari tahun ke tahun. Kenaikan ini juga disebabkan oleh tingginya permintaan akibat kekurangan supply. Lingkaran ini tidak akan pernah berhenti oleh karena mekanisme pasar itu sendiri.
Intervensi kebijakan versi Pak Anies adalah menjembatani warga untuk memiliki properti. Siapa yang tidak ingin memiliki rumah? Ini tentu menggiurkan. Namun sebenarnya kebutuhan paling mendasar dari warga DKI adalah hunian, di mana masyarakat ibukota memiliki kesempatan untuk tinggal dan bekerja di kota. Berbeda dengan Pak Anies, kebijakan versi pak Ahok adalah, ketika pemerintah tidak mampu membuat warganya memiliki rumah, mereka bisa tetap menghuni area perkotaan yang mahal ini.
Sebagai penentu kebijakan di daerah dengan pendapatan yang tinggi, tentu Pak Anies menganggap pemerintah dapat menyediakan instrumen pembiayaan bagi warga calon pemilik rumah lewat alokasi APBD yang bisa menutupi gap anggaran kepemilikan rumah perorangan.
Namun sektor keuangan memiliki aturan mainnya sendiri. Bantuan pengadaan rumah yang sangat ringan (dengan skema pembiayaan apapun) di satu sisi memiliki resiko yang tinggi, dan anggaran daerah tidak mungkin mendukung beban finansialnya. Berharap pada perbankan, kita sama-sama tahu hantu yang paling ditakuti oleh bank adalah kredit macet. Salah langkah dalam kebijakan properti dapat mengakibatkan pukulan bagi perbankan, daerah dan juga tentunya dampak turunan bagi masyarakat, yakni membuat kreditur rumah terhimpit oleh karena beban angsuran plus beban tinggi dari pemeliharaan properti yang tidak pernah disinggung Pak Anies dalam penjabaran programnya.
Sebagai penentu kebijakan di daerah dengan pendapatan yang tinggi, tentu Pak Anies menganggap pemerintah dapat menyediakan instrumen pembiayaan bagi warga calon pemilik rumah lewat alokasi APBD yang bisa menutupi gap anggaran kepemilikan rumah perorangan.
Namun sektor keuangan memiliki aturan mainnya sendiri. Bantuan pengadaan rumah yang sangat ringan (dengan skema pembiayaan apapun) di satu sisi memiliki resiko yang tinggi, dan anggaran daerah tidak mungkin mendukung beban finansialnya. Berharap pada perbankan, kita sama-sama tahu hantu yang paling ditakuti oleh bank adalah kredit macet. Salah langkah dalam kebijakan properti dapat mengakibatkan pukulan bagi perbankan, daerah dan juga tentunya dampak turunan bagi masyarakat, yakni membuat kreditur rumah terhimpit oleh karena beban angsuran plus beban tinggi dari pemeliharaan properti yang tidak pernah disinggung Pak Anies dalam penjabaran programnya.
Sampai saat ini saya hanya bisa menyarankan Pak Anies dan Pak Sandi, beserta tim suksesnya berhenti untuk menjanjikan apa yang diinginkan oleh masyarakat ibukota (kepemilikan rumah) yang sebenarnya masih belum mampu diberikan pemerintah, melainkan mulailah berpikir untuk memberikan apa yang dibutuhkan terlebih dahulu, yakni hunian yang layak.